Bangunan Pabrik Es Tak miliki Ijin PBG, Pemerhati Bitung, Baginda Minta Dinas Perkim Tindak Tegas

BITUNG - Bangunan Pabrik Es Aset Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara tidak memiliki ijin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Pasal Pembangunan Pabrik Es yang berlokasi di Kelurahan Tandurusa ini ijin PBG masih dalam.proses di Dinas Perkim. Hal itu dibenarkan ibu Yaya salah satu Karyawan , saat dikonfirmasi Via pasan WhatsApp, jumat (10/02/2023).  

Baca juga: Penuh Semangat, WBP Baru Lapas Permisan Nusakambangan Lakukan Kegiatan Bersih - bersih Lingkungan

Bahwa kata dia proses pengurusan ijin PBG sementara dalam proses pengurusan di Dinas Perkim.

" Benar PBG belum keluar tapi dalam proses. Kemarin saya ketemu dengan pak Patric, katanya ijinnya gak lewat bulan ini sudah keluar, " katanya Via pesan WhatsApp.

Baca juga: Kalapas Bersama Dandim; 1310 Bitung Koordinasi soal Pengamanan Selama Idul Fitri 1444 H

Dari infoemasi yang disampaikannya, bahwa Aset Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut di sewa oleh pihak perusahaan.

" Ini disewa ke Dinas Kelautan Provinsi, " tegasnya 

Baca juga: Semarak HBP Ke-59, Lapas Bitung, Kolaborasi Polisi dan TNI Razia Kamar Hunian WBP

Ditemta terpisah,   Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Kota Bitung, Mex Mapahena saat dikonfirmasi terkait ijin PBG pabrik es di Tandurusa mengatakan, sampai hari pihak pemilik pabrik tidak melakukan pengurusan ijin PBG.

"Tidak ada ijin PBG dari PERKIM yang dikeluarkan terkait pembangunan pabrik es tersebut. Sampai detik ini saya tidak pernah menandatangani ijin pabrik es tersebut, " kata Mapahena.

Baca juga: Pidana Seumur Hidup Pandai Membatik di Lapas Permisan Nusakambangan

Pantauan media ini di lokasi pembangunan pabrik es yang ada di Tandurusa bangunannya hampir selesai dan sudah mendekati 100 persen selesai.

Pemerhati Kota Bitung Darma Baginda sangat menyayangkan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

Baca juga: Menteri LHK Dukung Inovasi Pangdam III Siliwangi Atasi Sampah

Pasalnya kata baginda mereka sudah melakukan pembangunan tapi tidak mengurus ijin. Ini pelanggaran.

Sehingga Dirinya pun mendesak Dinas Perkim untuk mengambil tindakan tegas atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan perusahaan tersebut.

"Dinas PERKIM harus bertindak tegas. Sebab bangunan tersebut tidak mengantongi ijin. Kalau perlu bangunan tersebut dibongkar, " tegasnya  (AH)